Studia : Journal of Humanities and Education Studies
Studia: Journal of Humanities and Education Studies is a peer-reviewed academic journal dedicated to publishing high-quality research in the fields of humanities and education. The journal provides a scholarly platform for academics, researchers, practitioners, and students to disseminate critical studies, innovative ideas, and educational models that address contemporary intellectual and social challenges. All manuscripts undergo a rigorous double-blind peer-review process to ensure originality, academic integrity, and scientific excellence. The journal is published quarterly, in February, May, August, and November. Studia emphasizes transformative perspectives and evidence-based approaches that advance knowledge, enhance educational practices, and strengthen the role of the humanities in both national and international contexts.
The Influence of Organizational Culture, Workload, And Work Motivation on Employee Job Satisfaction (Case Study at PT. Multitech Yasa Guna)
This research aims to analyze the effectiveness of implementing the Official Assessment System-based regional tax collection on Urban and Rural Land and Building Tax (PBB-P2) in Bekasi City. The research method used is empirical juridical with a descriptive approach through field studies, direct interviews with officials of the Bekasi City Regional Revenue Agency (Bapenda), and documentation of PBB-P2 revenue realization data in 12 sub-districts and 56 villages. The results indicate that the implementation of PBB-P2 in Bekasi City is less effective, despite a clear legal basis according to Law Number 1 of 2022 and Bekasi City Regional Regulation Number 1 of 2024. The highest PBB-P2 revenue realization was in Medan Satria Sub-district at only 81.16%, while the lowest was in Jatiasih Sub-district at 56.40%. The main obstacles include inaccurate tax object data, limited human resources, and insufficient socialization. In response, Bapenda has innovated through the establishment of a Public Service Mall (MPP), strengthening of Regional Technical Implementation Units (UPTD), door-to-door Comb Operations (Opsir), and providing tax payment discounts. It is recommended to update and synchronize tax object data, optimize integrated information technology, improve human resource competency, and intensify tax socialization and literacy to the community.
Copyright (c) 2025 Bryan Denovan Pane, Nia Kusuma Wardhani (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Peran Kampanye “Shot On Iphone” dalam Mempertahankan Brand Awareness Apple
Studi ini meneliti bagaimana kampanye “Shot on iPhone” berperan dalam menjaga kesadaran merek (brand awareness) Apple, khususnya pada aspek teknologi kamera. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif observatif melalui teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi langsung, kajian literatur, serta dokumentasi, lalu diolah menggunakan analisis model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kampanye “Shot on iPhone” berhasil menguatkan kesadaran merek Apple pada tiga lapisan penting: pengenalan merek (brand recognition), ingatan kembali merek (brand recall), hingga menjadi merek yang pertama kali terlintas dalam pikiran konsumen (top of mind). Sebagian besar responden menempatkan Apple sebagai brand utama dalam kategori kamera pada smartphone. Daya tarik kampanye ini muncul dari kekuatan cerita visual, tingkat eksposur yang sangat tinggi di media sosial, serta keterlibatan konten yang berasal dari pengguna (UGC) yang menambah kesan natural sekaligus menciptakan kedekatan emosional. Konsistensi Apple dalam menayangkan karya asli penggunanya melalui tagar #ShotoniPhone menjadikan strategi ini efektif untuk mempertahankan posisi Apple di benak audiens, sekaligus menegaskan keunggulannya dibanding pesaing seperti Samsung dan Google Pixel.
Copyright (c) 2026 Karin Reindra Phasya Siregar, Abdul Rasyid, Indira Fatra Deni Perangin Angin (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Implementasi Manajemen Layanan Khusus Dalam Meningkatkan Efektivitas Dan Efisiensi Proses Pembelajaran Di Sekolah Dasar
Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi manajemen layanan khusus dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah dasar. Layanan khusus dipandang sebagai unsur penunjang penting yang tidak secara langsung berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di kelas, namun berperan besar dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan kondusif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi multi kasus pada tiga sekolah dasar negeri di Kabupaten Sumenep, yaitu SDN Marengan Daya I, SDN Jangkong, dan SDN Romben Guna I. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan teknik analisis lintas kasus (cross-case analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam pengelolaan layanan khusus antar sekolah yang dipengaruhi oleh ukuran sekolah, lokasi, jumlah peserta didik, serta ketersediaan sumber daya dan alokasi Dana BOS. Sekolah dengan manajemen yang terencana, pembagian tugas yang jelas, serta evaluasi berkelanjutan mampu mengoptimalkan layanan khusus meskipun dengan keterbatasan sarana. Temuan penelitian menegaskan bahwa sinergi antar personel sekolah dan kemampuan beradaptasi terhadap tantangan internal maupun eksternal menjadi kunci tercapainya manajemen layanan khusus yang efektif dan efisien dalam mendukung proses pembelajaran di sekolah dasar.
Copyright (c) 2025 Muhammad Misbahudholam AR, Firman Mauludi, Ahmad Shiddiq, Ikawati Wulandari, Puput Rosita, Sama (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Santri sebagai Agen Transformasi Pendidikan Islam: Integrasi Tradisi Pesantren dan Akademisi
Penelitian ini mengkaji peran santri sebagai agen transformasi dalam pendidikan Islam melalui integrasi tradisi pesantren dengan sistem akademik. Pesantren secara historis berfungsi sebagai lembaga penyebar ilmu Islam dan nilai-nilai moral, namun dinamika sosial kontemporer menuntut keterlibatan akademik yang lebih luas dari lulusannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis literatur dengan menganalisis karya ilmiah, laporan resmi, dan studi sebelumnya terkait transformasi pesantren, integrasi kurikulum, dan partisipasi santri dalam pendidikan tinggi. Temuan menunjukkan bahwa santri semakin menduduki posisi strategis dalam lingkup akademik, sosial, dan profesional berkat kurikulum yang diperkuat, kepemimpinan yang adaptif, manajemen profesional, dan kolaborasi institusional dengan universitas. Integrasi antara ilmu Islam klasik dengan metodologi akademik meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kapasitas penelitian, dan keterlibatan sosial santri tanpa mengikis identitas pesantren. Data empiris dari laporan nasional resmi juga mengonfirmasi partisipasi yang semakin meningkat dari lulusan pesantren dalam pendidikan tinggi dan berbagai bidang kontribusi. Secara keseluruhan, studi ini menyimpulkan bahwa santri mewakili sumber daya manusia yang vital untuk memajukan pendidikan Islam di Indonesia dan untuk melawan stigma negatif melalui pencapaian akademik yang terukur dan keterlibatan sosial yang konstruktif.
Copyright (c) 2025 Dicky Nurfauzi, Azka Syifaul Maula (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Etika Biomedis dalam Perspektif Kemanusiaan dan Keagamaan: Analisis Multidisipliner Terhadap Dilema Moral Modern
Perkembangan pesat ilmu dan teknologi biomedis telah membawa perubahan signifikan dalam praktik kesehatan sekaligus memunculkan berbagai dilema moral yang kompleks. Inovasi seperti rekayasa genetika, transplantasi organ, teknologi reproduksi berbantu, serta perdebatan seputar euthanasia menuntut kejelasan etis yang tidak dapat dipenuhi oleh pendekatan medis semata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika biomedis dalam perspektif kemanusiaan dan keagamaan melalui pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan kedokteran, filsafat moral, hukum kesehatan, dan teologi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis berbasis studi literatur dari publikasi ilmiah bereputasi periode 2020–2025. Data dianalisis secara tematik menggunakan analisis isi untuk mengkaji keterkaitan antara prinsip bioetika universal dan nilai-nilai teologis. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip otonomi, kemanfaatan, tidak merugikan, dan keadilan memiliki titik temu yang signifikan dengan nilai-nilai keagamaan, baik dalam Islam maupun Kristen, terutama dalam penekanan pada perlindungan kehidupan dan martabat manusia. Pendekatan multidisipliner memungkinkan pemahaman etika biomedis yang lebih utuh, kontekstual, dan responsif terhadap realitas masyarakat plural. Kajian ini menegaskan bahwa etika biomedis berfungsi sebagai panduan moral reflektif dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi kesehatan dan nilai kemanusiaan serta keagamaan di era biomedis modern.
Copyright (c) 2025 Dian Pardede, Feby Situmorang, Hotma Dongoran, Imelda Silalahi, Lentra Sihaloho, Ladys Purba, Roida Marbun, Wikky Pramudya, Lastiur Sipahutar, Grace Siahaan, Ester Sitorus (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pengembangan Model Evaluasi Responsif Stake dalam Asesmen Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Konteks Budaya Lokal dan Kebutuhan Stakeholder Pendidikan
Evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia di Indonesia menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan tuntutan standarisasi nasional dengan keberagaman konteks budaya lokal serta kebutuhan beragam para pemangku kepentingan pendidikan. Pendekatan evaluasi konvensional yang bersifat top-down dan standardized kerap kurang mampu menangkap kompleksitas pembelajaran bahasa yang berlangsung dalam konteks sosial budaya spesifik dan kurang responsif terhadap kebutuhan autentik guru, siswa, orang tua, serta komunitas lokal. Penelitian ini bertujuan mengembangkan kerangka konseptual implementasi model evaluasi responsif Robert E. Stake dalam asesmen pembelajaran bahasa Indonesia yang mengintegrasikan konteks budaya lokal dan melibatkan partisipasi aktif stakeholder pendidikan. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka sistematis terhadap 68 sumber literatur yang relevan, dipublikasikan dalam rentang tahun 2019–2024, dan dianalisis menggunakan sintesis naratif. Hasil kajian menunjukkan bahwa model evaluasi responsif Stake memiliki relevansi tinggi dengan konteks Indonesia yang ditandai oleh keberagaman etnolinguistik, disparitas kualitas pendidikan antarwilayah, serta kebutuhan menjaga keseimbangan antara identitas lokal dan kompetensi nasional. Prinsip-prinsip utama evaluasi responsif, meliputi keterlibatan stakeholder, desain evaluasi yang fleksibel dan emergen, penggunaan berbagai perspektif, pendekatan naturalistik, serta pelaporan yang bermakna, memberikan fondasi teoretis bagi evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia yang lebih kontekstual dan partisipatif. Integrasi budaya lokal dapat dilakukan melalui pemanfaatan teks dan praktik komunikasi berbasis kearifan lokal, pengakuan variasi dialek sebagai sumber daya linguistik, serta pelibatan komunitas sebagai mitra evaluasi. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan kerangka implementasi evaluasi responsif berbasis kolaborasi dan refleksi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia.
Copyright (c) 2025 Mohd Bahaudin Ihsan, Sri Maryani, Hardhina Rosmasita (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Eksplorasi Seni Sebagai Media Pengembangan Kreativitas Mahasiswa: a Scoping Review
Kreativitas merupakan salah satu kompetensi penting yang perlu dimiliki mahasiswa untuk menghadapi tantangan era globalisasi, perkembangan teknologi, dan tuntutan dunia kerja. Seni diyakini memiliki peran penting sebagai media pembelajaran yang dapat merangsang kemampuan berpikir divergen, ekspresi diri, serta kolaborasi. Namun, penelitian mengenai seni sebagai media pengembangan kreativitas mahasiswa masih belum dipetakan secara sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan scoping review terhadap literatur yang membahas seni sebagai media pengembangan kreativitas mahasiswa. Pencarian literatur dilakukan melalui beberapa basis data seperti Google Scholar, Research Gate, Science Direct dan Sinta pada rentang publikasi tahun 2015–2025 dan mengikuti kerangka Arksey & O’Malley (2005) serta pedoman PRISMA-ScR (2018). Beberapa artikel menunjukkan hasil analisis bahwa seni berkontribusi dalam pengembangan kreativitas mahasiswa pada tiga aspek utama: (1) kognitif, meliputi ideasi, pemecahan masalah, dan inovasi; (2) afektif, mencakup ekspresi diri, empati, dan kepekaan estetis; serta (3) sosial, yaitu kolaborasi dan komunikasi kreatif. Tren terbaru menunjukkan mulai meningkatnya kajian tentang seni digital, meskipun penelitian di bidang ini masih terbatas. Scoping review ini menyimpulkan bahwa seni merupakan media efektif untuk mengembangkan kreativitas mahasiswa, namun diperlukan penelitian lebih lanjut berbasis eksperimen dan pendekatan lintas disiplin untuk mengoptimalkan potensi seni, terutama dalam konteks pendidikan tinggi di era digital.
seni, kreativitas, mahasiswa, scoping review, pendidikan tinggi.
Copyright (c) 2025 Dentissa Putri, Abdul Muhid (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Manajemen Pendidikan Efektif dalam Peningkatan Kualitas Lembaga Pendidikan: Kajian Literatur
Manajemen pendidikan yang efektif memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas lembaga pendidikan di tengah tuntutan akuntabilitas dan daya saing yang semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, prinsip, dan praktik manajemen pendidikan efektif dalam meningkatkan kualitas kelembagaan melalui pendekatan kajian literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa kualitas lembaga pendidikan berkaitan erat dengan integrasi fungsi manajerial, kepemimpinan pendidikan, manajemen sumber daya manusia, manajemen strategik, dan manajemen mutu. Kepemimpinan visioner memperkuat arah organisasi, sementara pengelolaan sumber daya manusia yang profesional meningkatkan kompetensi dan kinerja pendidik. Manajemen strategik memberikan arah pengembangan jangka panjang, sedangkan manajemen mutu menjamin konsistensi, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan dalam proses pendidikan. Integrasi seluruh komponen tersebut membentuk sistem manajemen yang koheren dan mendukung pengembangan kelembagaan secara berkelanjutan. Kajian ini juga menegaskan pentingnya budaya organisasi, nilai etika, serta keterlibatan pemangku kepentingan dalam menjaga kualitas pendidikan. Secara keseluruhan, manajemen pendidikan efektif dipahami sebagai pendekatan yang komprehensif dan sistematis yang memungkinkan lembaga pendidikan beradaptasi terhadap perubahan, menjaga standar mutu, dan mencapai keunggulan jangka panjang. Kajian literatur ini memberikan kontribusi konseptual dengan menegaskan pentingnya praktik manajemen terintegrasi sebagai fondasi peningkatan kualitas dan kredibilitas lembaga pendidikan.
manajemen pendidikan, kualitas lembaga, kepemimpinan pendidikan, manajemen strategik, manajemen mutu
Copyright (c) 2025 Andi Muhammad Baedawih, Askari Zakariah, Azhar Azhari (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Hak Asasi Manusia Sebagai Prinsip Jus Cogens: Telaah Filsafat Hukum
Kajian ini membahas kedudukan hak asasi manusia sebagai prinsip jus cogens melalui analisis filsafat hukum yang menekankan hubungan antara nilai moral universal, legitimasi hukum, dan kewajiban internasional yang mengikat negara. Penelitian menunjukkan bahwa martabat manusia menjadi dasar normatif yang menempatkan HAM pada posisi tertinggi dalam hierarki hukum internasional, sehingga negara tidak dapat meniadakan atau mengurangi hak fundamental tersebut melalui kebijakan domestik maupun perjanjian internasional. Evolusi konsep jus cogens memperlihatkan pergeseran dari pendekatan moral menuju norma hukum positif yang memperoleh pengakuan luas melalui berbagai instrumen internasional, termasuk ICCPR, ICESCR, dan konvensi yang berkaitan langsung dengan larangan penyiksaan, genosida, serta perbudakan. Temuan penelitian menegaskan bahwa status jus cogens tidak hanya memberikan kewajiban universal kepada negara, tetapi juga membentuk mekanisme akuntabilitas global yang memungkinkan komunitas internasional menindak pelanggaran berat HAM tanpa terikat batas yurisdiksi tradisional. Dengan demikian, hak asasi manusia sebagai jus cogens berfungsi sebagai fondasi etik sekaligus pilar normatif dalam menjaga stabilitas hukum internasional dan melindungi martabat individu di tengah dinamika geopolitik yang terus berkembang.
Copyright (c) 2025 Inge Nur Az’zahra M. D. W., Irwan Triadi (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Efektivitas Mekanisme Dispute Settlement Body (DSB) WTO dalam Menyelesaikan Sengketa Perdagangan Global Pasca Krisis Appellate Body
Studi ini menganalisis efektivitas mekanisme Dispute Settlement Body (DSB) WTO dalam menyelesaikan sengketa perdagangan global pasca krisis Appellate Body yang menyebabkan terhentinya fungsi banding sejak 2019. Krisis tersebut menimbulkan gangguan serius terhadap finalitas putusan panel dan memunculkan ketidakpastian hukum bagi negara anggota yang mengandalkan sistem adjudikasi WTO sebagai sarana penyelesaian sengketa yang terstruktur. Mekanisme panel tetap menjadi instrumen utama yang beroperasi, tetapi absennya badan banding mengurangi legitimasi putusan karena negara yang tidak puas dapat mengajukan banding tanpa penyelesaian. Kondisi ini mendorong negara-negara mencari alternatif seperti retaliasi atau pembentukan MPIA, meskipun kedua mekanisme tersebut hanya memberikan solusi parsial. Kajian literatur menunjukkan bahwa keberadaan badan banding merupakan elemen penting untuk menjaga konsistensi yurisprudensi, mengoreksi kesalahan hukum, serta memberikan stabilitas terhadap penerapan aturan perdagangan internasional. Penelitian ini juga menyoroti posisi Indonesia yang menempatkan reformasi DSU sebagai kepentingan strategis dalam menjaga keseimbangan perdagangan dengan negara besar. Upaya reformasi yang dibutuhkan meliputi penyempurnaan mekanisme pengisian hakim, penguatan komitmen negara terhadap implementasi putusan, serta evaluasi terhadap ruang interpretasi hukum agar tidak menimbulkan ketegangan politik. Hasil studi ini menegaskan bahwa efektivitas DSB sangat bergantung pada pemulihan dan penyempurnaan fungsi badan banding sebagai prasyarat utama keberlanjutan sistem penyelesaian sengketa WTO. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam diskursus reformasi WTO di tengah ketidakpastian tata kelola perdagangan global.
Copyright (c) 2025 Uzie Valerie (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Dilema Kepengarangan Manusia dan Urgensi Perlindungan Sui Generis dalam Pengaturan Hak Cipta terhadap Karya Kecerdasan Buatan (AI)
Kemajuan teknologi generatif telah membawa perubahan signifikan terhadap struktur perlindungan hak cipta, terutama ketika karya kreatif tidak lagi sepenuhnya dihasilkan oleh kreativitas manusia, melainkan oleh sistem otomatis yang mampu menghasilkan karya menyerupai karya intelektual tradisional. Kondisi ini menimbulkan dilema kepengarangan yang mengganggu konsep orisinalitas, kepemilikan, dan tanggung jawab hukum yang sebelumnya menjadi dasar utama rezim hak cipta. Berbagai permasalahan seperti penggunaan data latih yang berpotensi melanggar hak eksklusif, ketidakjelasan kontribusi manusia dalam proses kreatif, dan kerentanan terhadap penyalahgunaan karya otomatis menunjukkan bahwa regulasi hak cipta yang ada tidak lagi memadai. Penelitian ini menunjukkan bahwa kekosongan hukum tersebut berdampak langsung pada stabilitas pasar kreatif karena produksi karya otomatis yang masif berpotensi menggeser karya manual dan menciptakan ketidakseimbangan ekonomi. Oleh sebab itu, skema perlindungan sui generis menjadi opsi regulasi yang relevan untuk mengisi kekosongan tersebut, karena memberikan mekanisme perlindungan khusus tanpa memaksakan unsur kepengarangan manusia yang tidak hadir dalam karya otomatis. Pendekatan ini memungkinkan negara menetapkan standar orisinalitas baru, batas penggunaan data, dan mekanisme pembagian manfaat ekonomi secara lebih proporsional. Hasil penelitian ini menunjukkan urgensi merumuskan regulasi baru yang adaptif agar sistem perlindungan kekayaan intelektual tetap selaras dengan perkembangan teknologi generatif. Dengan demikian, perlindungan sui generis menjadi langkah strategis untuk menjaga kepastian hukum, keadilan, dan keberlanjutan ekosistem kreatif nasional.
Copyright (c) 2025 Elirica Aliyah Irwan Bauw (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Perlindungan Konsumen Terhadap Iklan Deepfake Menyesatkan Dalam Promosi Obat Di Media Sosial
Penggunaan teknologi deepfake dalam iklan obat di media sosial menimbulkan permasalahan hukum yang serius karena berpotensi menyesatkan konsumen dan mengancam kesehatan masyarakat. Meski Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi yang dapat dijadikan dasar untuk menindak praktik tersebut, masih belum ada pengaturan yang secara khusus mengatur penggunaan teknologi kecerdasan buatan sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi menghambat efektivitas perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji pengaturan iklan obat menyesatkan dan bentuk pertanggungjawaban hukumnya di Indonesia. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti artikel ilmiah dan literatur yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis juga dikaitkan dengan kasus nyata iklan deepfake obat hipertensi dan diabetes yang beredar di media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha dapat dikenai tanggung jawab perdata, administratif, dan pidana. Pembuat atau penyebar konten deepfake dapat dijerat ketentuan UU ITE apabila konten mengandung informasi bohong yang merugikan konsumen, sementara platform digital memiliki kewajiban administratif untuk memoderasi konten ilegal. Temuan ini menunjukkan pentingnya pembentukan regulasi khusus mengenai penggunaan kecerdasan buatan dalam iklan digital untuk memastikan keamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Copyright (c) 2025 Tabitha Fransisca Romauli Nababan (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Memperkuat Kepemimpinan Di ASEAN Pada Era Geopolitik Yang Berubah
Perubahan geopolitik Indo-Pasifik meningkatkan tekanan strategis terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara dan menuntut ASEAN memperkuat sentralitasnya di tengah rivalitas kekuatan besar. Indonesia, sebagai negara dengan kapasitas diplomasi dan legitimasi kawasan yang kuat, berupaya memperkuat kepemimpinannya melalui strategi yang mencakup diplomasi politik-keamanan, diplomasi ekonomi, dan pemanfaatan soft power. Artikel ini menganalisis bagaimana peran Indonesia dibangun melalui implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), penguatan ASEAN Political-Security Community, serta perluasan kerja sama ekonomi dan digital sebagai fondasi ketahanan kawasan. Penelitian menggunakan metode studi literatur untuk menelaah teori, dokumen regional, serta temuan empiris terkait dinamika geopolitik dan peran Indonesia di ASEAN. Hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia mampu mengonsolidasikan kepemimpinan melalui penguatan norma kawasan, fasilitasi dialog, dan pengembangan kerja sama konkret yang adaptif terhadap tantangan keamanan tradisional maupun non-tradisional. Meskipun menghadapi hambatan berupa fragmentasi kepentingan negara anggota dan krisis regional seperti konflik Myanmar, pendekatan diplomasi inklusif dan moderat menjadikan Indonesia aktor kunci dalam menjaga kohesi dan stabilitas ASEAN. Temuan ini menegaskan bahwa kepemimpinan Indonesia bersifat komprehensif, visioner, dan relevan bagi arsitektur Indo-Pasifik yang terus berubah.
Copyright (c) 2025 Ahlam Najib, Mohamad Aidil, Hairul (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Dampak Deflasi terhadap UMKM di Kota Tanjungpinang
Penelitian ini membahas dinamika ekonomi daerah dengan menekankan peran pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas harga menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi perilaku ekonomi masyarakat, terutama dalam konteks daya beli dan keputusan konsumsi. Ketika pemerintah mampu menjaga pergerakan harga dalam kisaran yang stabil, masyarakat memperoleh kepastian untuk melakukan pengeluaran produktif maupun konsumtif secara terencana. Selain itu, pelaku UMKM memperoleh ruang yang lebih luas untuk berkembang karena biaya produksi dan distribusi dapat diprediksi dengan lebih baik. Perkembangan teknologi digital juga berperan besar dalam mengubah pola aktivitas ekonomi masyarakat, yang kemudian mendorong pemerintah untuk memperkuat literasi digital dan kapasitas usaha pelaku UMKM agar mampu bersaing dalam pasar yang semakin terbuka. Pengumpulan dan pemanfaatan data statistik menjadi instrumen penting yang membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang relevan dan tepat sasaran. Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada peningkatan angka pertumbuhan, tetapi juga memastikan bahwa manfaatnya dirasakan secara merata di berbagai lapisan masyarakat. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat merupakan kunci dalam menciptakan perekonomian daerah yang stabil, adaptif, dan berorientasi jangka panjang.
Copyright (c) 2025 Benni Saputra, Zahru Latip, Zara Alga Suri (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Dilema Yurisdiksi Dan Akuntabilitas: Analisis Kritis Penerapan Prinsip Genosida Dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Kasus Rohingya Di Myanmar
Kekerasan berulang terhadap etnis Rohingya menegaskan adanya pola penindasan terstruktur yang memicu perdebatan mengenai klasifikasi kejahatan internasional yang paling tepat, terutama antara Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan. Analisis menunjukkan bahwa unsur serangan yang meluas dan sistematis lebih mudah dibuktikan sehingga membuka peluang penuntutan yang lebih kuat melalui kerangka Kejahatan terhadap Kemanusiaan di ICC, khususnya karena yurisdiksi parsial dapat ditegakkan melalui deportasi paksa ke Bangladesh sebagai Negara Pihak Statuta Roma. Sementara itu, pembuktian Genosida mengalami kendala signifikan akibat sulitnya mengidentifikasi niat khusus untuk memusnahkan kelompok secara eksplisit dalam kebijakan militer Myanmar. Dalam situasi absennya mekanisme domestik yang independen, doktrin tanggung jawab komando menjadi instrumen penting untuk menjerat aktor militer tingkat tinggi yang memiliki kontrol efektif atas operasi represif serta memastikan rantai komando dapat diuji secara hukum. Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya konsistensi dokumentasi, dukungan diplomatik, serta penguatan instrumen internasional demi menjamin akuntabilitas jangka panjang dan perlindungan korban secara menyeluruh bagi kemanusiaan.
Copyright (c) 2025 Gusti Tiya Yolanda Nur Fadhila, Rhema Rosa Purnama Esther Manurung, Salma Naila Wandani (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Penelitian ini membahas efektivitas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai bagian dari upaya reformasi tata kelola sektor publik. Perubahan regulasi ini memperkuat struktur prosedural yang sebelumnya telah diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018, terutama melalui penegasan kewajiban penggunaan sistem pengadaan secara elektronik, penguatan peran pelaku pengadaan, serta peningkatan kualitas dokumentasi dan evaluasi. Pembahasan dilakukan dengan menelaah perkembangan implementasi pada berbagai instansi, termasuk dinamika kinerja LPSE, kesiapan sumber daya manusia, serta kemampuan daerah dalam menyesuaikan sistem dengan standar nasional. Analisis memperlihatkan bahwa peningkatan transparansi tercermin dari keterbukaan informasi, rekam jejak digital, dan mekanisme kontrol yang lebih mudah dirumuskan. Akuntabilitas juga mengalami penguatan melalui persyaratan kompetensi, pengetatan audit, dan pemetaan risiko pada setiap tahapan. Namun, efektivitas regulasi masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, ketimpangan kemampuan teknis, dan resistensi budaya kerja pada sebagian instansi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Perpres 12/2021 memiliki peran signifikan dalam mendorong tata kelola yang lebih kredibel, meskipun penguatan sistem pengawasan, pemerataan kapasitas digital, dan konsistensi penegakan aturan tetap menjadi faktor kunci yang harus diperhatikan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.
Copyright (c) 2025 Inge Nur Az’zahra M. D. W., Uzie Valerie, Khairunisa Syalsabila, Mohammad Raja Avatar (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Peran Pengajar Dalam Pembentukan Karakter Religius Anak: Perspektif Psikologi Komunitas Pada TPQ Chasan Puro
Penelitian ini bertujuan menjelaskan mekanisme pembentukan karakter religius pada peserta didik melalui peran guru, kegiatan pembiasaan keagamaan, serta dukungan lingkungan pendidikan yang menopang perkembangan spiritual, moral, dan emosional anak. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali pengalaman peserta didik, pendidik, dan pihak lembaga melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta analisis dokumen agar gambaran empiris mengenai praktik keagamaan di sekolah dan lembaga nonformal dapat tergali secara menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan karakter religius berlangsung melalui integrasi antara keteladanan guru, penguatan rutinitas ibadah, bimbingan moral, serta interaksi sosial yang sehat sehingga nilai-nilai keagamaan tidak hanya diajarkan, tetapi juga dihidupkan melalui perilaku sehari-hari. Guru berperan sebagai figur utama yang mempengaruhi pola pikir dan sikap religius peserta didik melalui konsistensi perilaku, komunikasi interpersonal yang baik, dan kemampuan menciptakan suasana belajar yang menumbuhkan kepekaan spiritual. Lingkungan sekolah yang mendukung praktik keagamaan mampu memperkuat proses internalisasi nilai sehingga peserta didik mengembangkan sikap positif seperti disiplin, empati, dan tanggung jawab sosial. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara keluarga, sekolah, serta lembaga pendidikan nonformal untuk membangun karakter religius yang stabil dan berkelanjutan. Temuan ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap penguatan desain pembelajaran keagamaan yang lebih efektif dan aplikatif bagi pengembangan karakter anak.
Copyright (c) 2025 Leyda Syaykhiyah Adibah, Muhammad Feyzal Rizkillah, Fathirazahra, Naumy Maulidiya Amanda, Siti Hikmah (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Inovasi Perencanaan Pembelajaran Sejarah di Era Digital: Peluang dan Tantangan bagi Guru Sejarah
Penelitian ini membahas dinamika ekonomi daerah dengan menekankan peran Transformasi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap praktik perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran sejarah, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas pengalaman belajar peserta didik melalui media digital yang lebih interaktif dan variatif. Penelitian ini mengkaji inovasi perencanaan pembelajaran sejarah di era digital dengan menyoroti peluang yang dapat dimanfaatkan guru serta tantangan yang perlu diatasi agar pembelajaran berjalan efektif dan relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Pendekatan digital menghadirkan kesempatan bagi guru untuk memperluas metode pengajaran melalui penggunaan teknologi yang mampu menghadirkan visualisasi peristiwa sejarah, mendorong kolaborasi, dan memperkaya sumber belajar berbasis digital. Namun, perubahan ini juga menghadirkan berbagai hambatan, seperti rendahnya literasi digital peserta didik, kesenjangan akses infrastruktur teknologi, validitas sumber digital yang beragam, serta meningkatnya beban kerja guru dalam menyusun dan mengelola materi digital. Analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam merancang strategi pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan teknologi menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi pembelajaran digital. Peningkatan kompetensi guru, penyediaan infrastruktur pendukung, serta penguatan kemampuan literasi digital peserta didik menjadi prasyarat penting agar inovasi pembelajaran sejarah di era digital dapat berjalan secara berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap upaya penguatan pembelajaran sejarah yang lebih kreatif, kritis, dan responsif terhadap tantangan zaman.
Copyright (c) 2025 Mutiara Raya Savitri savitri, Hardiyawansyah, Rosa Yunita Sihombing , Sani Safitri, Rani Oktapiani (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Strategi Pemerintah Dalam Menanggulangi Kasus HIV/AIDS Di Kepulauan Riau
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah dalam menanggulangi kasus HIV/AIDS di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan, mobilitas penduduk yang tinggi, serta dinamika sosial yang kompleks. Permasalahan HIV/AIDS di wilayah ini terus menunjukkan tren yang perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan erat dengan faktor perilaku berisiko, stigma sosial, serta keterbatasan akses layanan kesehatan di beberapa daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan analisis kebijakan dari berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menerapkan strategi yang meliputi penguatan layanan kesehatan, penyediaan terapi antiretroviral, edukasi masyarakat, skrining dini, serta kolaborasi lintas sektor dengan lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan komunitas rentan. Strategi tersebut didukung oleh kebijakan nasional serta peran aktif Komisi Penanggulangan AIDS di tingkat daerah. Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan berupa stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS, keterbatasan tenaga kesehatan, serta ketimpangan distribusi layanan antarwilayah. Faktor sosial ekonomi dan budaya juga memengaruhi efektivitas intervensi yang dijalankan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kepulauan Riau telah berjalan dalam kerangka kolaboratif, tetapi masih memerlukan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pendekatan berbasis komunitas agar strategi yang diterapkan mampu menekan laju penyebaran HIV/AIDS secara berkelanjutan.
Copyright (c) 2025 Siti Maulina Nabila, Megawati Romaulina Napitupulu, Putri Destiara Indah (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Kewenangan Satgas Yuridis Dalam Memproses Data Yuridis Pada Program Ptsl Di Bpn Kabupaten Pandeglang
Pelaksanaan dalam memproses data yuridis pada program PTSL dilakukan oleh Satgas Yuridis PTSL namun dalam kewenangannya, Satgas Yuridis memiliki hambatan sehingga dapat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan program PTSL. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan Satgas Yuridis dalam memproses data yuridis pada program PTSL di BPN Kabupaten Pandeglang apa hambatan yang dihadapi oleh Satgas Yuridis dalam memproses data yuridis pada program PTSL di BPN Kabupaten Pandeglang? Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kewenangan Satgas Yuridis pada program PTSL yaitu mengumpulkan data yuridis untuk memeriksa kelengkapan data yuridis, meng-input dan memvalidasi data yuridis sampai terbitnya Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) kepada masyarakat. Program. Program PTSL di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2023 telah terlaksana di 14 Kecamatan dan 42 Desa/Kelurahan dengan jumlah sebanyak 7.500 masyarakat yang mendaftar dan menerima sertifikat, dan pada tahun 2024 telah terlaksana di 24 Kecamatan dan 59 Desa/Kelurahan dengan jumlah sebanyak 19.147 masyarakat yang mendaftar dan menerima sertifikat. Hambatan bagi Satgas Yuridis dalam memproses data yuridis yaitu masyarakat pemohon PTSL berada di luar wilayah, adanya sengketa kepemilikan tanah antar keluarga, keterbatasan aparat desa yang membantu Satgas Yuridis, serta kondisi geografis. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Satgas yuridis telah menjalankan kewenangan dan tugasnya sebagai pelayan publik dalam melaksanakan program PTSL sampai dengan berhasilnya terbit sertifikat pada masyarakat. Namun masih terdapat faktor penghambat dalam memproses data yuridis sehingga hal tersebut akan berpengaruh pada pelaksanaan program PTSL. Rekomendasi, Satgas Yuridis harus menyeleksi Aparat Desa yang kompeten untuk membantu dalam memproses data yuridis.
Copyright (c) 2025 Liana Marliana, Nurikah, Ahmad Lanang Citrawan (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Peran UKM-F GEMA dalam menumbuhkan rasa kebersamaan (sense of community) di UIN Walisongo Semarang
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran UKM-F GEMA dalam menumbuhkan rasa kebersamaan (sense of community) di UIN Walisongo Semarang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain etnografi untuk memahami secara mendalam dinamika interaksi sosial, budaya organisasi, serta pengalaman kolektif anggota dalam aktivitas olahraga. Data diperoleh melalui observasi partisipan, wawancara semi-terstruktur, serta studi dokumentasi kegiatan organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas latihan rutin, kompetisi, dan interaksi informal antaranggota menjadi medium utama dalam membangun rasa kebersamaan. Sense of community yang berkembang ditandai oleh adanya rasa memiliki, kelekatan emosional, kepercayaan, serta komitmen yang kuat terhadap organisasi. Rasa kebersamaan ini juga berkontribusi terhadap kesejahteraan mental anggota dan meningkatkan loyalitas serta keterlibatan mereka dalam kegiatan organisasi. Budaya organisasi yang berbasis kebersamaan membentuk modal sosial yang memperkuat keberlanjutan UKM-F GEMA baik secara struktural maupun kultural. Penelitian ini menegaskan bahwa UKM berbasis olahraga memiliki potensi besar sebagai ruang pembinaan sosial dan psikologis mahasiswa, bukan hanya sebagai sarana pengembangan prestasi nonakademik. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan pembinaan organisasi mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi.
Copyright (c) 2025 Zaida Dina Nashichah, Hilda Rizkiya Mahdani, Shafira Khoirunnisa Ramadhani, Zalfaa Auliya Khonsa, Siti Hikmah (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pemodelan Mixed Geographically Weighted Regression Menggunakan Fungsi Pembobot Adaptive Gaussian Kernel: Studi Kasus Kejadian TB Paru Di Jawa Timur
Model Geographically Weighted Regression (MGWR) ialah model regresi linier dengan parameter lokal untuk setiap tempat dengan kondisi yang bervariasi. Model Geographically Weighted Regression (MGWR) dirancang pada kondisi dengan faktor global dan lokal. Jawa Timur masih berjuang melawan tuberkulosis paru. Variabel lingkungan, sosial, dan ekonomi dapat menyebarkan penyakit ini. Penelitian ini akan mengidentifikasi model Geographically Weighted Regression maupun variabel memengaruhi insiden TB paru di Jawa Timur pada tahun 2023. Model MGWR mengungguli model GWR dalam memprediksi insiden TB paru di Jawa Timur pada tahun 2023, berdasarkan nilai yang disesuaikan (0,964) dan kriteria AIC (573,138). Berdasarkan pemodelan MGWR, variabel global tidak memengaruhi insiden TB paru di Jawa Timur, tetapi variabel lokal seperti rerata konsumsi rokok mingguan, kasus AIDS, dan tenaga medis berpengaruh secara signifikan. Insiden TB paru di Jawa Timur pada tahun 2023 sebagian dipengaruhi oleh faktor global, termasuk kepadatan penduduk dan kebersihan rumah.
Copyright (c) 2025 Brenda Rahmahdania, Atiek Iriany (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Kepastian Hukum Joint Operation Agreement sebagai Perjanjian Innominate yang Disamakan dengan Firma dalam Putusan Nomor 01 K/N/1999
Joint Operation Agreement berkembang sebagai model kerja sama usaha yang banyak digunakan dalam praktik bisnis nasional meskipun belum diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian ini dikualifikasikan sebagai perjanjian innominate yang lahir dari asas kebebasan berkontrak dan kebutuhan dunia usaha terhadap pola kerja sama yang fleksibel. Permasalahan muncul ketika Joint Operation Agreement dalam praktik menunjukkan karakteristik yang menyerupai firma, terutama dari aspek pengelolaan usaha bersama dan pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga. Putusan Nomor 01 K/N/1999 menjadi rujukan penting dalam meneguhkan penyamaan Joint Operation Agreement dengan firma berdasarkan substansi hubungan hukum yang tercipta di antara para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Joint Operation Agreement sebagai perjanjian innominate yang disamakan dengan firma serta mengkaji implikasinya terhadap kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyamaan Joint Operation Agreement dengan firma memiliki konsekuensi yuridis berupa pertanggungjawaban tanggung renteng terhadap pihak ketiga. Kepastian hukum menuntut perumusan klausul perjanjian yang tegas mengenai kewenangan, pembagian risiko, dan tanggung jawab para pihak. Kejelasan konstruksi hukum tersebut menjadi prasyarat utama bagi perlindungan hukum yang adil dan berimbang dalam praktik kerja sama operasi.
Copyright (c) 2025 Aqil Tajuddin Zhahir, Danar Aji Kirana, Radithya Fathan Al Gibran, Rayi Kharisma Rajib (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Keabsahan Perjanjian Sewa Tanah yang Dibuat oleh Pihak Tanpa Hak Kepemilikan dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hukum bagi Penyewa
Perjanjian sewa tanah merupakan salah satu bentuk perikatan yang sering dijumpai dalam praktik kehidupan masyarakat. Permasalahan hukum muncul ketika perjanjian tersebut dibuat oleh pihak yang tidak memiliki hak kepemilikan atas tanah yang disewakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian sewa tanah yang dibuat oleh pihak tanpa kewenangan kepemilikan serta mengkaji implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi penyewa yang beritikad baik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian sewa tanah yang dibuat oleh pihak tanpa hak kepemilikan tidak memenuhi syarat objektif perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum. Akibat hukum dari batalnya perjanjian bukan hanya menghentikan hubungan hukum para pihak, tetapi juga menimbulkan tanggung jawab perdata bagi pihak yang menyewakan secara tidak sah. Penyewa sebagai pihak yang beritikad baik tetap memperoleh perlindungan hukum terbatas berupa hak atas ganti rugi atas kerugian yang diderita. Penelitian ini menegaskan pentingnya verifikasi kewenangan subjek hukum dan kehati-hatian dalam pembuatan perjanjian sewa tanah guna menjaga kepastian hukum dan mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari.
Copyright (c) 2025 Fikri Al-Zalmmi, Raisa Qolbina Ibrizzahra, Tabitha Prima Isnaeni, Rayi Kharisma Rajib (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Penerapan Bahasa Hukum Sederhana (Plain Language) dalam Perancangan Kontrak dan Pengaruhnya terhadap Asas Kebebasan Berkontrak serta Kepastian Hukum di Indonesia
Penelitian ini mengkaji penerapan bahasa hukum sederhana (plain language) dalam perancangan kontrak serta pengaruhnya terhadap asas kebebasan berkontrak dan kepastian hukum di Indonesia. Praktik perancangan kontrak yang masih didominasi bahasa teknis, panjang, dan sarat istilah asing berpotensi menimbulkan ketidakpahaman para pihak terhadap isi perjanjian, yang pada akhirnya berimplikasi pada sengketa hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep, serta analisis putusan pengadilan terkait bahasa kontrak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan plain language mampu meningkatkan kualitas kesepakatan karena para pihak dapat memahami secara utuh hak dan kewajiban yang diperjanjikan. Kejelasan bahasa juga memperkuat asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena kehendak para pihak terbangun atas dasar pemahaman yang utuh, bukan sekadar formalitas penandatanganan. Dari sisi kepastian hukum, kontrak yang disusun dengan bahasa sederhana terbukti lebih mudah dilaksanakan, memiliki daya bukti yang kuat, serta meminimalkan penafsiran ganda. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan plain language tidak hanya bersifat teknis, melainkan merupakan kebutuhan yuridis untuk mewujudkan kontrak yang adil, transparan, dan melindungi kepentingan hukum para pihak.
Copyright (c) 2025 Nadhil Najwan Putra Cahya, Ifyar Aztyard Anhar, Hikam Firmansyah, Rayi Kharisma Rajib (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Kebutuhan Reformulasi Klausula Force Majeure Dalam Kontrak Event Organizer: Analisis Penundaan Hammersonic Festival 2020
Penelitian ini menganalisis kebutuhan reformulasi klausula force majeure dalam kontrak event organizer (EO) dengan menyoroti penundaan Hammersonic Festival 2020 sebagai studi kasus. Pandemi COVID-19 dan kebijakan pemerintah berupa PSBB dan PPKM menyebabkan pelaksanaan acara menjadi secara hukum mustahil, namun kontrak pra-pandemi umumnya tidak mencantumkan pandemi, larangan kerumunan, atau intervensi administratif sebagai kategori force majeure. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum terkait pembagian tanggung jawab, mekanisme penundaan, pengembalian dana, serta kewajiban mitigasi. Melalui metode yuridis normatif, penelitian ini mengkaji ketentuan KUHPerdata, regulasi pandemi, doktrin kontrak modern, serta praktik industri event. Hasil analisis menunjukkan bahwa rumusan force majeure yang terbatas pada bencana alam tidak lagi memadai untuk mengantisipasi risiko kontemporer yang bersifat non-fisik dan regulatif. Studi kasus Hammersonic membuktikan bahwa ketiadaan mekanisme prosedural dan kategori risiko modern berdampak langsung pada ketegangan antara penyelenggara, konsumen, vendor, dan sponsor. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi klausula force majeure yang lebih komprehensif, meliputi definisi pandemi dan kebijakan publik, prosedur notifikasi, kewajiban mitigasi, mekanisme reschedule, skema refund, dan ruang renegosiasi. Reformulasi ini diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum dan ketahanan kontrak EO dalam menghadapi keadaan luar biasa di masa mendatang.
Copyright (c) 2025 Zaky Fauzi, Lubas Adam Istawi, Dzikri Maula Salam, Rayi Kharisma Rajib (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Penerapan Sistem Keuangan Sekolah Yang Efektif Dalam Perspektif Manajemen Sistem Pembelajaran
Pengelolaan sistem keuangan sekolah memegang peran strategis dalam menentukan kualitas penyelenggaraan pendidikan, terutama karena aspek pembiayaan berkaitan langsung dengan tersedianya sarana, kompetensi guru, serta efektivitas proses pembelajaran. Artikel ini membahas penerapan sistem keuangan sekolah yang efektif dalam perspektif manajemen sistem pembelajaran melalui analisis terhadap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan anggaran, serta mekanisme pengawasan keuangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perencanaan yang berbasis pada kebutuhan pembelajaran menjadikan anggaran lebih terarah dan mampu mendukung pencapaian tujuan akademik secara optimal. Pengorganisasian yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan memperkuat transparansi dan akuntabilitas, sementara pelaksanaan anggaran yang efisien terbukti berdampak langsung pada penyediaan fasilitas dan peningkatan mutu guru. Pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan juga berperan penting dalam mencegah penyimpangan serta memastikan perbaikan pada periode anggaran berikutnya. Secara keseluruhan, studi ini menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan sekolah sangat dipengaruhi oleh integrasinya dengan manajemen sistem pembelajaran. Ketika aspek keuangan dan pembelajaran saling mendukung, sekolah mampu menciptakan lingkungan belajar yang stabil, berkualitas, dan adaptif terhadap tuntutan pendidikan modern.
Copyright (c) 2025 Imas Mulyati, Devi Raswati, Sri Mulyani, Diana Sara, Abduloh (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pengaruh Faktor Pembawaan Dan Lingkungan Terhadap Perkembangan Kecerdasan Anak Usia Dini
Perkembangan kecerdasan anak usia dini merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor pembawaan dan lingkungan yang membentuk kemampuan kognitif, sosial, emosional, dan moral anak. Faktor pembawaan berperan sebagai dasar biologis yang menentukan potensi awal, seperti kapasitas intelektual, temperamen, serta kemampuan regulasi emosi. Namun, penelitian menunjukkan bahwa potensi tersebut tidak akan berkembang maksimal tanpa dukungan lingkungan yang memadai. Lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi ruang utama yang menyediakan stimulasi melalui pola asuh, interaksi sosial, serta pengalaman belajar yang bermakna. Berbagai literatur menegaskan bahwa kualitas pengasuhan, model pembelajaran, dan hubungan emosional antara anak dan orang dewasa sangat memengaruhi pencapaian perkembangan, bahkan pada anak yang memiliki potensi genetik tinggi. Interaksi antara pembawaan dan lingkungan bersifat timbal balik, di mana pengalaman dapat memperkuat atau melemahkan ekspresi potensi genetik. Temuan ini menekankan pentingnya peran pendidik dan orang tua dalam menciptakan lingkungan belajar yang responsif, aman, dan kaya stimulasi. Optimalisasi kedua faktor tersebut diperlukan agar perkembangan kecerdasan anak dapat berlangsung secara seimbang dan menyeluruh. Artikel ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai hubungan pembawaan dan lingkungan serta implikasinya bagi pendidikan anak usia dini.
Copyright (c) 2025 Inas Farrah Dina Noor, Marlon Garcia Jusufveto, Ma’mun Hanif (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Yuridis Terhadap Kontrak Perjanjian Praktik Layanan Pembukaan IMEI iPhone Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ITE
Penelitian ini menganalisis secara yuridis kontrak perjanjian praktik layanan pembukaan IMEI iPhone berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Layanan pembukaan IMEI berkembang seiring meningkatnya penggunaan perangkat telekomunikasi dan perdagangan digital di Indonesia. Dalam perspektif hukum perdata, keabsahan perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya syarat Pasal 1320 KUH Perdata, khususnya terkait sebab yang halal. Praktik pembukaan IMEI yang dilakukan di luar mekanisme resmi negara berpotensi bertentangan dengan regulasi pengendalian perangkat telekomunikasi. Dari perspektif UU ITE, kontrak elektronik dalam layanan ini tetap diakui, namun tidak memperoleh perlindungan hukum apabila substansi perjanjian melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Risiko hukum tidak hanya dialami oleh konsumen akibat wanprestasi dan pemblokiran ulang perangkat, tetapi juga oleh penyedia jasa yang berpotensi dikenai sanksi administratif, perdata, dan pidana. Penelitian ini menegaskan bahwa kontrak pembukaan IMEI berada pada wilayah rawan sengketa hukum sehingga memerlukan edukasi hukum, pengawasan negara, serta kepatuhan terhadap mekanisme resmi agar tercipta kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.
Copyright (c) 2025 Muhammad Wafi Amrillah, Putri Sahara Herlina (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Penerapan Hardship Clause dalam Kontrak Sewa Komersial sebagai Bentuk Adaptasi Force Majeure Pasca Pandemi COVID-19
Pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak yang signifikan terhadap stabilitas pelaksanaan kontrak sewa komersial di Indonesia. Pembatasan aktivitas ekonomi mengakibatkan banyak penyewa mengalami penurunan kemampuan finansial untuk memenuhi kewajiban pembayaran sewa. Dalam kondisi tersebut, penerapan force majeure sering kali belum mampu memberikan solusi yang adil bagi para pihak karena cenderung berorientasi pada pembebasan kewajiban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hardship clause dalam kontrak sewa komersial sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi pasca pandemi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terhadap praktik kontrak modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hardship clause memberikan dasar hukum bagi para pihak untuk melakukan renegosiasi kontrak guna menyesuaikan keseimbangan prestasi yang terganggu akibat perubahan keadaan yang mendasar. Renegosiasi berbasis hardship terbukti lebih efektif dalam mempertahankan keberlangsungan hubungan sewa dibandingkan dengan pemutusan kontrak atau penyelesaian melalui litigasi. Penerapan hardship clause juga sejalan dengan asas itikad baik dan prinsip keseimbangan dalam hukum kontrak. Dengan demikian, hardship clause berperan penting sebagai instrumen hukum adaptif dalam mendukung pemulihan kegiatan ekonomi pasca pandemi COVID-19.
Copyright (c) 2025 Rio Akbar Ahmad Pratama, Muhamad Febri Pribadi, Revian Jedha Arhansyah (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0