Polarisasi Investasi Global: Politik Hukum Pembatasan LCRs Negara Berkembang Versus Insentif Domestik Negara Maju

Abstract

Penelitian ini mengkaji polarisasi investasi global yang muncul dari perbedaan pendekatan kebijakan antara negara berkembang dan negara maju dalam menerapkan instrumen industrialisasi serta pengaturan investasi internasional. Negara berkembang berupaya menggunakan Local Content Requirements (LCRs) untuk memperkuat hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah domestik, namun kebijakan tersebut dibatasi secara ketat oleh ketentuan Perjanjian TRIMs yang melarang tindakan yang berpotensi mendistorsi perdagangan. Sebaliknya, negara maju semakin mengembangkan insentif domestik berbasis konten lokal yang secara substantif serupa dengan LCRs, namun jarang menerima konsekuensi hukum internasional, sehingga menciptakan ketidakseimbangan normatif dalam rezim perdagangan global. Melalui analisis normatif terhadap TRIMs, putusan panel WTO dalam sengketa DS592, serta data fragmentasi Foreign Direct Investment (FDI), studi ini menunjukkan bahwa ruang kebijakan negara berkembang semakin tertekan oleh kombinasi faktor hukum dan geopolitik. Temuan ini menegaskan pentingnya merumuskan strategi industrialisasi yang tetap patuh pada disiplin perdagangan global namun mampu mempertahankan tujuan pembangunan nasional. Dalam hal ini perlunya peninjauan kembali implementasi TRIMs dan penguatan mekanisme kebijakan yang lebih adil, agar negara berkembang dapat menjaga keberlanjutan transformasi industri dalam lanskap investasi global yang semakin terfragmentasi.